Artikel ini bertujuan untukmenganalisis dan mengekspolarasi irnplementasi kebijakan pengembangan karir Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Masalah difokuskan padalmplementasi kebijakan pengembangan karir JPT di Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Informan terdiri dari unsur Akademisi, Panitia Seleksi, dan OPD. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dariErward III dalam Akib (2010:2) bahwa faktor implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasidan dipecahkan. Data-data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen,dan dianalisis secara deskriftifk:ualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa implementasi pengembangan karir JPT dilihat dari 4 Aspek yaitu dari Aspek komunikasi cukup terbangun namun tidak konsisten dan membingungkan, Aspek Sumber Daya terdiri dari Sumber Daya Manusia cukup dan memenuhi kriteria, Anggaran tersedia dan cukup, sarana dan prasarana memadai dan dapat dioperasikan. Aspek Disposisi sangat terpengaruh pada kebijakan-kebijakan dan kepentingan pimpinan, sedangkan dari Aspek Struktur Birokrasi pelaksanaan kegiatan sudah mengikuti Standar Operasional Prosedur.