Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung kinerja pelayanan publik di Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penelitian mencakup: (1) menganalisis kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam mendukung kinerja pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; serta (2) menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan kompetensi Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan kinerja pelayanan publik yang optimal pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat struktural, ASN pelaksana, dan pengguna layanan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, din penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 ASN yang tercatat, kompetensi sosial-kultural relatif baik, tercermin dari kemampuan adaptasi dan komunikasi dengan masyarakat yang beragam latar belakang. Namun, kompetensi teknis dan manajerial masih belum merata, terutama bagi pegawai baru yang belum memahami sistem informasi dan prosedur pelayanan secara menyeluruh. Penilaian kinerja pelayanan publik berdasarkan PP 30 Tahun 2019 menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan belum optimal akibat rendahnya koordinasi antarbidang dan keterbatasan jumlah pegawai. Efisiensi terganggu oleh keterbatasan infrastruktur teknologi dan masih digunakannya sistem manual dalam berbagai proses pelayanan. Faktor pendukung kinerja ASN meliputi regulasi yang jelas, dukungan pimpinan terhadap program pelatihan dan pemberian insentif, serta ketersediaan infrastruktur dasar pelayanan. Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari rendahnya partisipasi dalam pelatihan, keterbatasan anggaran pengembangan SDM, minimnya jumlah pegawai, serta pengelolaan dokumen yang belum terdigitalisasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan berbasis teknologi, integrasi sistem data antarbidang, dan perencanaan anggaran pengembangan SDM yang lebih terarah dan efektif